TINJAUAN PUTUSAN PK NO. 102 PK/PDT.SUS/2009 TERKAIT PRINSIP HAK-HAK YANG TELAH DIPEROLEH DAN UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI KASUS PADA GUGATAN MENGENAI PENOLAKAN PERPANJANGAN MEREK MILIK AMCO CLOTHING COMPANY PTY. LIMITED)

Skripsi ini ingin membahas, pertama mengenai apakah penolakan perpanjangan merek dalam kasus AMCO CLOTHING COMPANY PTY. LIMITED terkait prinsip hak-hak yang telah diperoleh (verkregen rechten)? Kedua, apakah penolakan perpanjangan merek dalam kasus AMCO CLOTHING COMPANY PTY. LIMITED terkait Trademark Law Treaty (TLT)? Ketiga, apakah pandangan Yurisprudensi tentang penolakan perpanjangan merek menurut putusan Peninjauan Kembali No. 102 PK/PDT.SUS/2009 terkait dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Trademark Law Treaty (TLT)? Adapun cara Penulis meneliti permasalahan tersebut adalah dengan cara melakukan penelitian hukum normatif. Dimana sifat penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif. Penulis menggunakan data primer, data sekunder dan data tertier untuk melengkapi Penulisan Skripsi ini. Kemudian dari data yang ada, Penulis pada akhirnya melakukan analisa data secara kualitatif. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, prinsip hukum hak-hak yang telah diperoleh (verkregen rechten/acquired rights) mengedepankan pengakuan hak secara eksklusif bagi para pemilik merek terdaftar di Indonesia (Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek). Kedua, pengaturan mengenai penolakan perpanjangan pendaftaran merek diatur di dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, adalah bertentangan dengan Konvensi Internasional khususnya ketentuan pasal 13 angka (6) Trademark Law Treaty (TLT) yang mengatur larangan bagi anggota Konvensi melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan perpanjangan pendaftaran merek. Pemeriksaan substantif hanya boleh dilakukan pada saat permohonan pendaftaran diajukan, bukan pada saat perpanjangan sebuah merek. Pada faktanya, Pasal 37 Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek jelas melanggar kebijakan Pemerintah Republik Indonesia sesuai ratifikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia atas Trademark Law Treaty (TLT) 1997 dengan pengesahkan berdasarkan Keputusan Presiden R.I. No. 17 Tahun 1997 tertanggal 7 Mei 1997. Ketiga, Kepastian hukum pendaftaran sebuah merek terkait dengan hak eksklusif (Pasal 3 Undang-Undang Merek) diperlukan dalam rangka mengedepankan prinsip hukum verkregen rechten. Pertimbangan hakim tingkat Peninjauan Kembali kiranya sejalan dengan pasal 13 angka (6) Trademark Law Treaty (TLT) yang secara tegas mengatur mengenai larangan bagi anggota Konvensi melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan perpanjangan pendaftaran merek.

1.  UEU-Undergraduate-4892-ABSTRAK1_RENALDOGIOVANNI.W2006-41-156.pdf - 53 KB
2.  UEU-Undergraduate-4892-COVER1_RENALDOGIOVANNIW2006-41-156.pdf - 22 KB
3.  UEU-Undergraduate-4892-DAFTARISI1_RENALDOGIOVANNI.W2006-41-156.pdf - 53 KB
4.  UEU-Undergraduate-4892-DAFTARPUSTAKA1_RENALDOGIOVANNI.W2006-41-156.pdf - 59 KB
5.  UEU-Undergraduate-4892-KATAPENGANTAR1_RENALDOGIOVANNI.W2006-41-156 (1).pdf - 54 KB
6.  UEU-Undergraduate-4892-LAMPIRAN1_RENALDOGIOVANNI.W2006-41-156.pdf - 587 KB
7.  UEU-Undergraduate-4892-LEMBARPENGESAHAN1_RENALDOGIOVANNI.W2006-41-156.pdf - 61 KB
8.  UEU-Undergraduate-4892-LEMBARPERNYATAAN1_RENALDOGIOVANNI.W2006-41-156.pdf - 60 KB
9.  UEU-Undergraduate-4892-LEMBARPERSETUJUAN1_RENALDOGIOVANNI.W2006-41-156.pdf - 61 KB

• Faktor yang Menentukan Keputusan Pembelian Private Brand Oleh Konsumen Pada Carrefour di Season City
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG MEREK TERKENAL YANG DIPALSUKAN
• PENGARUH KEPERCAYAAN MEREK TERHADAP LOYALITAS MEREK TEH BOTOL SOSRO
• ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN OPERATOR SELULER MEREK IM3
• ANALISIS PENGARUH KEPRIBADIAN MEREK CHARLES & KEITH TERHADAP KEPRIBADIAN DIRI KONSUMEN DI JAKARTA (Studi Kasus Di Mall Pondok Indah, Jakarta Selatan)
• PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
• KREDIBILITAS ENDORSER AGNEZ MONICA DALAM IKLAN TVC HONDA VARIO TECHNO 125 INJEKSI DAN CITRA MEREK BAGI WARGA KREO SELATAN Rw 04 TANGERANG BANTEN
• Persepsi terhadap Band Noah sebagai Endorser dan Citra Merek Iklan Vaseline Men pada Mahasiswa Fikom Esa Unggul angkatan 2010
• PENGARUH CITRA MEREK TERHADAP MINAT BELI PRODUK BAN ACHILESS PT. MULTISTRADA ARAH SARANA PADA PENGEMUDI USIA MUDA DKI JAKARTA
• PENGARUH NILAI PELANGGAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI ANTARA CITRA MEREK DAN LOYALITAS TERHADAP JAM TANGAN CASIO (Studi Kasus Mahasiswa Esa Unggul)

• KEDUDUKAN ANAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HUKUM (ABH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF VICTIMOLOGI DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
• PERKEMBANGAN PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
• PERBEDAAN ASUPAN CAIRAN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, TIPE DAERAH, DAN STATUS EKONOMI PADA PENDUDUK DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS TAHUN 2010
• PERBEDAAN EFEK PILATES EXERCISE DAN SENAM AEROBIK LOW IMPACT MODIFICATION TERHADAP ` PENINGKATAN DAYA TAHAN OTOT PERUT PADA KELOMPOK WANITA USIA 29-35 TAHUN Oleh:
• PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) DALAM PHK DILAKUKAN SECARA SEPIHAK ( ANALISA KASUS PUTUSAN NO.039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR )
• SIKAP MAHASISWA BROADCASTING ESA UNGGUL 2012 PADA PROGRAM INDONESIA LAWAK KLUB DI TRANS7
• HUBUNGAN OBESITAS DAN POLA KONSUMSI MAKANAN BERISIKO PADA ORANG DEWASA DI PROVINSI SULAWESI UTARA (Analisis Data Sekunder Riskesdas 2007)
• POLA KONSUMSI BERDASARKAN KEJADIAN OBESITAS PADAPENDUDUK USIA DEWASA (19 � 50 TAHUN) DI PULAU SULAWESI BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010
• HUBUNGAN PENGETAHUAN KELUARGA TENTANG HIPERTENSI DAN PENERAPAN TUGAS KELUARGA PADA ANGGOTA KELUARGA YANG MENGALAMI HIPERTENSI DI ALAM INDAH RW 007 KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KECAMATAN CIPONDOH KOTA TANGERANG
• HUBUNGAN KARAKTERISTIK, ASUPAN KOLESTEROL, KALSIUM, NATRIUM, TERHADAP OBESITAS PADA WANITA MENOPAUSE PROVINSI SULAWESI UTARA BERDASARKAN DATA RISKESDAS 2010